Pembuatan Kapal Strategic Sealift Vessel Telah Selesai

PT PAL telah merampungkan kapal perang kedua jenis "Strategic Sealift Vessel" (SSV) pesanan Pemerintah Filipina. Kapal perang itu dinamai "Davao Del Sur" yang diambil dari nama provinsi kelahiran Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

"Kapal SSV yang pertama dulu namanya Tarlac, juga merupakan provinsi kelahiran Presiden Filipina saat itu, Benigno Simeon Aquino," ujar Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah Arifin kepada wartawan di Surabaya, Rabu (28/9/2016).

Kapal pesanan Kementerian Pertahanan Filipina tersebut akan diluncurkan pada Kamis di galangan kapal PT PAL Indonesia wilayah Tanjung Perak, Surabaya.

Ia mengaku, penyelesaian kapal bernomor lambung 602 tersebut lebih cepat tiga sampai empat bulan dibandingkan proses pesanan pertama yang membutuhkan waktu sekitar dua tahun.

"Pesanan pertama diluncurkan 18 Januari 2016, dan dikirim Mei sesuai batas waktu pengiriman. Sedangkan kapal kedua ini diluncurkan September sehingga pengiriman keduanya diusahakan lebih cepat ke Filipinanya mendatang yang direncanakan pada Maret 2017," ucapnya.

Peluncuran kapal kedua ini akan dilakukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

"Tentu ini adalah sebuah kebanggaan karena kita mampu mengekspor kapal perang. Tentu ini adalah awal, dan kami optimistis industri ini semakin berkembang," katanya.

Kapal ini merupakan bagian dari pengembangan kapal pengangkut "Landing Platform Dock" (LPD) yang didesain panjang 123 meter, lebar 21,8 meter, dan memiliki kecepatan 16 knot dengan ketahanan berlayar selama 30 hari di laut lepas.

SSV dilengkapi pendaratan tiga helikopter dan hangar, serta memiliki kemampuan mengangkut dua unit kapal "landing craft utility" (LCU) ditambah berbagai macam kendaraan tempur dari truk militer hingga "Amphibious Assault Vehicle" (AAV).

Dengan memiliki draft kapal lima meter, SSV mampu menjangkau hingga ke perairan dangkal serta dapat difungsikan sebagai rumah sakit apung sekaligus SAR ketika sedang terjadi bencana.

Sementara itu, selain meluncurkan SSV-2, pada kesempatan sama juga akan diluncurkan kapal perang jenis Kapal Perusak Rudal (PKR) ke-2 nomor lambung 332 untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL.

Pengkajian Permasalahan Kasus Irman Gusman

Langkah Dewan Perwakilan Daerah membentuk tim pengkajian permasalahan kasus Irman Gusman menimbulkan pertanyaan terkait komitmen lembaga itu dalam pemberantasan korupsi. Pasalnya, kerja tim itu seperti berusaha mencari bukti bahwa Irman tak bersalah.

Kesan itu setidaknya muncul seusai rapat dengar pendapat antara tim itu dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Selasa (27/9/2016), di Jakarta.

Seusai rapat, juru bicara tim yang juga anggota DPD dari Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Iqbal Parewangi, menyimpulkan, pernyataan KPPU dan AGI menunjukkan tidak jelasnya dagang pengaruh oleh Irman seperti yang disangkakan KPK.

KPK menangkap dan menetapkan Irman sebagai tersangka pada 17 September lalu. Pasalnya, Irman diduga "menjual" pengaruh dalam mengatur tambahan kuota distribusi gula impor untuk perusahaan bermasalah. Dalam kasus ini, Irman diduga menerima suap Rp 100 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto.

Sebelum dengan KPPU dan AGI, tim telah menggelar rapat dengar pendapat dengan ketua RT dan Ketua RW tempat Irman tinggal, serta dengan ajudan, pengawal pribadi, penjaga pos, dan sopir Irman pada Senin (26/9). Hari itu, tim juga melakukan rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal DPD, Kepala Biro Pimpinan DPD, dan Kepala Bagian Sekretariat Ketua DPD.

Loyalis

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mengingatkan, tim yang dibentuk DPD itu bisa jadi bagian dari kelompok loyalis Irman di lembaga itu yang masih berusaha memperlihatkan Irman tidak bersalah.

Menurut Sebastian, kondisi ini dapat memperburuk kepercayaan publik terhadap DPD. Terlebih, 45 anggota DPD telah mengajukan penangguhan penahanan untuk Irman.

"Seharusnya untuk meyakinkan publik bahwa DPD masih bisa diharapkan, DPD bersikap tegas terhadap anggotanya yang korupsi dan bukan justru membelanya," ujarnya.

Kepercayaan publik terhadap DPD dapat makin buruk karena lembaga itu juga belum mencari pimpinan DPD pengganti Irman. Hal itu dibutuhkan karena dalam Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib disebutkan, pimpinan DPD yang jadi tersangka akan diberhentikan.

Dalam aturan itu juga disebutkan, pengisian kekosongan kursi pimpinan DPD dilakukan tiga hari setelah pimpinan yang bersangkutan diberhentikan. Hal ini berarti, penggantian Irman seharusnya sudah dilakukan 23 September lalu.

Pasalnya, Badan Kehormatan DPD telah merekomendasikan pemberhentian Irman dan melaporkan rekomendasi itu dalam rapat paripurna DPD pada 20 September.

Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengatakan, DPD masih menunggu rencana Irman mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka. DPD menunggu realisasi rencana itu hingga akhir pekan ini.

Sementara itu, Andi membantah tim yang dibentuk DPD sedang mencari bukti untuk menunjukkan kepada publik bahwa langkah KPK menangkap Irman adalah salah.

Menurut dia, tim itu untuk memberi masukan dalam rangka perbaikan kinerja DPD, sekaligus mengevaluasi kejadian kasus Irman supaya kasus serupa tidak terulang. Tim itu juga untuk mengawasi pemerintah terkait tata niaga gula.

Presensi Elektronik Sidik Jari Secara Online

Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, akan menerapkan presensi elektronik dengan sidik jari secara online dan datanya bisa dikirim ke orang yang membutuhkannya.

Kebijakan itu tidak hanya berlaku untuk murid, tetapi juga seluruh guru.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Prama Djaya mengatakan, dengan sidik jari, seluruh presensi siswa bisa diketahui oleh walinya. Demikian pula presensi guru, bisa diketahui suami atau istrinya.

"Semua akan dibuat transparan sehingga siswa bisa diketahui keberadaannya dan guru juga demikian," kata Prama, Rabu (28/9/2016).

Menurut dia, saat ini sudah ada sekolah yang mulai menerapkan presensi finger print, tetapi hanya untuk siswa. Setiap hari, data presensi siswa dikirim ke walinya melalui pesan pendek ke nomor ponsel masing-masing.

"Hasilnya cukup bagus karena wali murid banyak menanggapinya dengan serius dan memberikan dukungan kepada Disdik Pamekasan," kata Prama.

Adapun presensi untuk guru masih belum diberlakukan. Tidak semua guru setuju tentang hal itu.

(Baca juga )

"Kalau presensi saya dikirim ke suami, sementara suami saya bukan PNS, ini namanya diskriminasi. Andaikan suami saya sama-sama guru PNS, tidak ada masalah," kata seorang guru berinisial RR.

Ia berpendapat bahwa presensi online ini sebaiknya hanya diterapkan pada siswa. Adapun kehadiran guru ke sekolah cukup diketahui oleh kepala sekolah.

Sebagai pimpinan tertinggi di sekolah, kata RR, kepala sekolah perlu mengetahui presensi guru dan persoalan di sekolah tidak perlu melibatkan orang luar sekolah.

"Kalau orang luar sekolah intervensi persoalan pribadi guru akan merusak aturan yang ada di sekolah karena sudah tidak independen," kata guru matematika tersebut.
 
Copyright © 2016 Asurano All Rights Reserved